SYARAT-SYARAT MASLAHAH MURSALAH

Golongan yang mengakui kehujjahan maslahah mursalah dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga maslahah tidak bercampur dengan haw nafsu, tujuan dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari’atnya.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

     1.      Maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Serta mempunya disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada maslahah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.

    2.      Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untik beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam Al-Ghazali memberi contoh tentang maslahah yang bersifat meyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentangi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentangi mereka, maka orang kafir akan menang, dan merek akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentangi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentangi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya denfan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

    3.      Maslahah itu harus sejalan dengan tujuan  hukum-hukum yang dituju oleh Syar’i. Maslahah tersebut harus dari jenis maslahah yang didatangkan oleh Syari’. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut maslahah.

  4.      Maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

KEHUJJAHAN MASLAHAH MURSALAH

Dalam kehujjahan maslahah mursalah terdapat perbedaaan pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya:

1.      Maslahah mursalah tidak dapt menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi’iyyah, ulama-ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyyah, seperti Ibnu ajib dan ahli zahir.

2.      Maslahah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi’i. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur hanafiyyah dan syafi’iyyah mensyaratkan tentang maslahah ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, yaitu bila terdapat  hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum  itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara’, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap  maslahah yang dibenarkan syara’ ini, karena luasnya pengetahuan mereka soal pengetahuan syari’ (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisir kemaslahatan. Hal ini karena hampir tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

      3.      Imam Al-Qarafi berkata tentang maslahah mursalah:

Artinya:

“Sesungguhnya berhujjah dengan maslahah mursalah dilakukan oleh semua mahzab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu denan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.”

Diantara para ulama yang paling banyak melakukan atau mengguanakan maslahah mursalah ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Kalau memamng mereka diutus demi membwa kemaslahatan manusia, maka jelaslah bagi kita bahwa maslahah itu salah satu yang dikehendaki oleh syara’/agama mengingat hukum Allah untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat. 

DAFTAR PUSTAKA

Uman, Caerul. Dkk. 1998. Ushul Fiqh 1. Bandung: Pustaka Setia

Haroen, Nasrun. 1997. Ushul Fiqh 1. Jakarta: LOGOS (Wacana Ilmu dan Pemikiran)

Abu Zahrah, Muhammad. 2002. Ushul fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus